Kasus Dugaan Manipulasi Saham hingga Proses Politik Internal Partai, Kejaksaan Seoul Tangkap Mantan Ibu Negara Korsel
DIKSI.CO – Kejaksaan Seoul resmi menahan mantan Ibu Negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, pada Rabu (13/8).
Penangkapan dilakukan setelah pengadilan menyetujui permohonan surat perintah penahanan terhadap Kim Keon Hee.
Kim ditahan karena diduga terlibat dalam kasus manipulasi saham, pelanggaran hukum dana politik, serta dugaan campur tangan dalam proses politik internal partai.
“Surat perintah penangkapan terhadap Kim telah dikeluarkan,” ujar kantor kejaksaan dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh Yonhap News dan dilansir AFP.
Penahanan Kim dilakukan hanya beberapa jam setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul meninjau permohonan penahanan yang diajukan oleh jaksa.
Pengadilan mengabulkan permintaan tersebut dengan alasan adanya risiko penghilangan atau perusakan barang bukti.
Tuduhan terhadap Kim Keon Hee bukanlah hal baru.
Sejak tahun 2022, nama Kim telah beberapa kali disebut dalam berbagai laporan media terkait dugaan manipulasi saham perusahaan investasi yang memiliki keterkaitan dengan keluarganya.
Namun, saat itu kasus ini belum dilanjutkan secara hukum.
Selain dugaan manipulasi saham, Kim juga tengah disorot publik setelah munculnya video lama yang menunjukkan dirinya menerima tas tangan mewah merek Dior dari seorang penggemar.
Aksi tersebut memicu kontroversi dan kritik etik terhadap dirinya sebagai figur publik.
Kim juga diduga ikut campur dalam pencalonan anggota parlemen dari partai penguasa, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu Korea Selatan.
Sebelum penahanannya, Kim sempat menghadiri pemeriksaan oleh jaksa dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Korea Selatan.
“Saya dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan masalah, meskipun saya bukan orang penting,” ucap Kim di hadapan awak media saat tiba di kantor kejaksaan.
Penangkapan Kim Keon Hee semakin memperbesar sorotan terhadap kondisi politik Korea Selatan, karena suaminya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol, saat ini juga tengah menjalani penahanan atas deklarasi darurat militer kontroversial yang diberlakukannya pada akhir masa jabatannya.
Dengan demikian, Korea Selatan kini mencatat sejarah baru: untuk pertama kalinya, mantan presiden dan ibu negara ditahan secara bersamaan atas kasus hukum yang berbeda.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP)—partai yang sebelumnya mengusung Yoon Suk Yeol terkait penangkapan ini.
Namun, sejumlah analis politik memperkirakan kasus ini akan berdampak besar terhadap kepercayaan publik dan bisa memicu reformasi internal dalam tubuh partai.
Selain itu, pengamat menilai penahanan terhadap Kim menjadi ujian bagi independensi lembaga hukum Korea Selatan dan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. (*)
